Desa CISONDARI

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bias ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah saja melainkan tanggung jawab setiap insan.Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelematkan lingkungan hidup disekitarnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.Sekecil

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pasal 3 (1) bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten  Bandung Nomor. 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa. Kepala Desa wajib menyusun  Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 untuk

Pada awalnya Uss Tjisondari adalah nama sebuah kapal barang   dan diganti namanya menjadi  SS Tjisondari   (Belanda Freighter, 1915) kapal dengan berat 8039 gross ton (17.350 ton perpindahan)  selesai di buat di, Belanda, pada Bulan April 1915 untuk jalur Jawa-Cina-Jepang (JCJL), sebuah perusahaan

1. RISALAH DESA Pada pertengahan abad ke 17 dimasa Dipati Ukur memegang kekuasaan di wilayah Batu layang yang kemudian pada tanggal 20 April 1641 dinyatakan menjadi Kabupaten yang Ibu kotanya berkedudukan di Dayeuhkolot saat ini. Cisondari pada saat itu termasuk wilayah administrasi Kewedanaan Ciwidey.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung  baik yang bersumber dari PAD,APBN,APBD Prov dan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.594.448.600 yang akan dialokasikan untuk kegiatan :   1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Program PTSL  atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu . PTSL

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pengganti Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dianggap perlu diadakan penyesuaian aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).Aplikasi SisKeuDes versi 2.0 telah diluncurkan Kementerian